News,  SaPras

Tindak Lanjut dan Pembahasan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)

Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah
III Provinsi Sumatera Barat Bersama Direktorat Sarana Dan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019

 

Kegiatan tersebut merupakan Wujud pelaksanaan tugas Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan dalam rangka pembinaan angkutan barang di wilayah kerja BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, Sesuai PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja BPTD Pasal 4 Huruf B.

Sosialisasi tentang Peraturan Menteri Perhubungan PM. 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaran Bermotor.

Sosialisasi kepada Dealaer dan Perusahaan Karoseri Bahwa dalam Memproduksi rancang bangun kendaraan bermotor umum harus berdasarkan SKRB (Surat Keputusan Rancang Bangun) dimana masih ditemukannya banyak perusahaan karoseri yang tidak memiliki SKRB. SKRB Juga di gunakan sebagai dasar pengajuan pemeriksaan kesesuaian fisik oleh BPTD, dan dasar Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Pembahasan terkait Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Harapanya adalah dapat meningkatan perilaku positif terhadap pelaksanaan Penegakan aturan terkait Over Dimensi dan Over Load (ODOL) maka BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat akan terus meningkatkan sosialisasi dan menekankan agar kendaraan yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk mengurangi angka dan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak laik jalan. Agar terwujudnya dimensi kendaraan angkutan barang yang sesuai dengan kaidah teknis rancang bangun kendaraan bermotor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *